Proyek Raksasa Bernama Jokowi

Oleh Shohibul Anshor Siregar
Penulis adalah Dosen FISIP UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS).

Dimuat di Harian Waspada edisi Senin 9 Juni 2014

Pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 hampir semua calon legislatif (Caleg) PDI-P merasa percaya diri mencetak gambar dirinya, Jokowi, Mega dan Soekarno pada atribut kampanye. Itu bukan hal baru. Mobilisasi (partai dan kader) serupa konon telah memberi sumbangan yang patut dihitung saat Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) DKI yang memenangkan Jokowi-Ahok.

Perlukah diragukan, Megawati yang di internal PDI-P dianggap pemimpin dengan otoritas ”setengah ilahi” akan memberi ancaman serius kepada semua Caleg terpilih jika tak memberi sumbangan untuk pemenangan Jokowi-JK di Dapil masing-masing? Sebaliknya berguna dipertanyakan, partai mana dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang mampu memberlakukan hal sama? Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa bukan tak disosialisasikan, meski mungkin sebagiannya secara acuh tak acuh saja selama kampanye Pileg. Sebelum fenomena Jokowi, Prabowo Subianto-lah figur yang mendominasi opini publik (popularitas dan elektibilitas) percapresan.

Ujian Pencitraan

Upaya pencitraan Jokowi (media framing atau media darling) bermodal raksasa telah berlangsung tanpa henti sejak dicalonkan menjadi Gubernur DKI. Semua harus dibuat indah untuknya. Minum temulawak saja menjadi berita penting untuk pencitraan Jokowi. Kata para analis, substansi pemberitaan tak begitu penting. Hari-hari Jokowi belakangan adalah blusukan. Ia adalah proyek abad ini oleh kekuatan invisible hand. Bayangkanlah, ketika tiba saatnya pelaksanaan Ujian Nasional, nama Jokowi pun ada dalam soal. Jurnalis senior Dedi Sahputra pernah bertanya-tanya, siapa yang bisa membobol kesterilan pendidikan dari kepentingan politik praktis? Kementerian penyelenggara Ujian Nasional belum mampu memberi penjelasan selain pernyataan “akan mengusut”.

Proses penokohan Jokowi sangat dahsyat, dan kita hampir tak menemukannya pada lembaran sejarah, kecuali sedikit tentang kisah wali kota di sebuah kota kecil monarkis yang monolitik (Solo). Menjadi calon gubernur di ibukota saja adalah kejutan besar, apalagi memenangkannya. Meski belum ada analisis memadai atas kemenangan di DKI, tetapi menjadi Capres dalam waktu sangat singkat dan mendominasi dalam popularitas dan elektibilitas, adalah lanjutan kejutan-kejutan itu.

Banyak pihak sebelumnya menganggap tidak wajar dorongan media dan invisible hand yang mencapreskan Jokowi. JK sendiri malah pernah berkata bahwa Indonesia bisa hancur jika Jokowi yang tak berpengalaman dicalonkan menjadi Presiden RI. Belakangan ia memang susah payah mengklarifikasi ucapannya itu. Proyek raksasa pencitraan (media darling dengan media framing policy) telah ”menciptakan” Jokowi secara over-estimated. Lembaga-lembaga survei ”dengan suka rela” memproyeksikan Jokowi Effect untuk capaian PDI-P yang belakangan terbukti jauh di atas angka hasil akhir hitung manual KPU 2014.

Jokowi effect pun sebetulnya sudah cukup diragukan dalam beberapa ujian, setidaknya dalam kehadirannya untuk mendukung kader PDI-P pada kampanye Pemilukada 2013 (Sumut dan Jawa Barat). Ganjar Pranowo yang menang di Jawa Tengah pun merasa keberatan dikaitkan dengan Jokowi effect itu.

Dua Ufuk Pertentangan?

Sisa pertanyaan hanya satu, yakni apakah proyek raksasa pencitraan melalui media tetap menjadi andalan di tengah fakta efektivitasnya yang semakin dipertanyakan? Kelihatannya tim Jokowi-JK tidak mau bergeser dari pakem. Kemeja kotak-kotak tetap dianggap ampuh. Sama halnya naik sepeda ontel mendaftar ke KPU untuk mengesankan kesederhanaan. Menukar moda angkutan (bajay) beberapa ratus meter sebelum tiba ke tempat acara yang digelar KPU, juga dianggap perlu diberitakan media secara besar-besaran. Iklan ”Jokowi-JK Adalah Kita” adalah sebuah klaim untuk memfasilitasi proses identifikasi diri dari rakyat untuk Jokowi-JK yang dicitrakan sederhana.

Secara keseluruhan, dua ufuk diametral sangat dirangsang untuk berkelahi di sini, menirukan gagasan-gagasan teori konflik antar kelas yang dapat dibaca dalam buku-buku text marxist. Tetapi mereka lupa banyak hal, termasuk data-data kedua figur yang kini semakin terbuka untuk cukup berbeda dalam pandangan subjektif masyarakat. Periksalah misalnya data harta kekayaan kedua figur untuk mengkonfirmasi fakta (palsu?) kesederhanaan. SBY saja saat menjadi Capres pada tahun 2009 tak sampai memiliki harta kekayaan Rp10 miliar.

Nanti setelah Pilpres dualitas senjang Indonesia dalam ekonomi dan sosial budaya termasuk dalam politik akan menjadi masalah besar. Ini tak berurusan dengan menang atau kalahnya Jokowi. Eksploitasi perasaan dan sentimen publik yang berpola penjungkirbalikan kemapanan, hanya dimaksudkan untuk tujuan jangka pendek, yakni kemenangan Pilpres. Fakta kesenjangan akan semakin terbuka, dan ketika itu sudah benar-benar menjadi pengetahuan publik, maka Indonesia berada di tubir pertentangan besar. Hanya dua peluang meredam. Pertama, membuat Indonesia adil dan sejahtera yang untuk hitungan kini tentulah itu ilusi belaka. Atau, kedua, menerapkan pembungkaman dengan sedikit proyek kanalisasi yang lazim di negara otoriter.

Pengelolaan Isu Sensitif

Semua lembaga survei masih tegas pada pendirian bahwa jika hari ini diselenggarakan Pilpres, pemenangnya adalah Jokowi-JK. Tetapi Pilpres akan berlangsung dalam bulan Ramadhan. Kondisi religiousitas yang lazim dalam bulan Ramadhan akan sangat mudah dimanfaatkan untuk mengarahkan dukungan kepada salah satu pasangan, dan jika melihat ufuk pertentangan yang telah dibangun oleh kedua pihak, maka kepemihakan terhadap Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan lebih kuat, dengan atau tanpa mengaitkannya dengan esensi ungkapan Amien Rais tentang perang Badar.

Jokowi dalam mukaddimah pidato penandatanganan deklarasi Pilpres damai di Gedung Bidakara, Jakarta, telah menyapu bersih semua praduga tentang keislamannya. Dengan momentum itu ia seakan mendeklarasikan bahwa dirinya bukan hanya seorang Muslim biasa, bukan hanya telah pernah berhaji, tetapi fasih melafalkan nash-nash Islam yang umum. Tetapi diperlukan penjelasan kepada masyarakat karena akses mereka terhadap informasi bersifat klarifikasi sangat kecil.

Untuk saat yang tak begitu lama, orang memang sangat percaya pemberitaan tentang pujian Ketum PP Muhammadiyah seputar kefasihan bacaan shalat Jokowi dan pilihan ayat yang panjang saat didaulat menjadi imam ketika bertandang ke Menteng Raya. Tetapi belakangan Dien Syamsuddin membantah, “tak mungkin saya tahu bacaan Jokowi ketika ia menjadi imam shalat zuhur”.

Sudah begitu melebar resistensi dengan aktivitas memata-matai masjid dan khutbah karena tim kampanye Jokowi-JK menganggap di sana kerap terjadi kampanye hitam. MUI Pusat sendiri menyayangkan, karena sebagai pusat kegiatan (ibadah) kampanye hitam dapat saja terjadi di semua rumah ibadah. Tetapi mengapa masjid saja yang jadi sasaran dan menganggap yang lain tidak perlu diawasi? MUI Pusat menganggap itu sebagai penghinaan.

Pilahan Umat Islam

Variable agama dalam politik tidak mungkin dinafikan. Kedua tim kampanye memainkan itu dengan cara masing-masing. Mereka tak hanya berusaha mencari legitimasi dari sumber otoritas umum seperti institusi pesantren. Pertanyaan serius ialah mengapa Tim Kampanye Jokowi-JK begitu berani bermain isu sensitif keagamaan seperti mematai masjid dan khutbah dan penolakan terhadap Perda syari’ah? Juga menonjolkan dalam naskah visi, misi dan program prioritas Jokowi-JK (hlm 2 dan 4) Pancasila 1 Juni 1945 versi Soekarno padahal ini akan memicu resistensi bukan saja kalangan yang masih ingin berjuang menegakkan Pancasila versi Piagam Jakarta 22 Juni 1945? Pancasila 1 Juni 1945 itu berbeda versi dengan Pancasila yang diterima oleh bangsa Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945.

Dalam hal mengusung isu keagamaan (Islam) mereka mungkin sangat sadar data demografis yang mencerminkan angka mayoritas Islam terpilah oleh afiliasi pemikiran politik yang lebih menguntungkan buat mereka. Ada Jaringan Islam Liberal (JIL) dan penganut faham pluralisme. Ada komunitas Salafi yang sangat tak tertarik politik. Sedangkan Hizbut Thahir Indonesia (HTI) yang dengan berani secara terbuka menolak demokrasi untuk gagasan khilafah internasional, di samping Ahmadiyah dan juga Syi’ah.

Berapa banyak abangan (Muslim KTP)? Semua kalangan itu tidak akan merasa terganggu oleh model dan pendekatan kampanye mereka, meski sadar akan sangat ditentang oleh kalangan menengah dan atas. Tetapi di luar semua itu Ahmad Dani (sang pemusik kondang itu) berucap bahwa kini Indonesia masih sangat gandrung terhadap kewibawaan dan ketegasan figur militer, dan itu yang menjadi salah satu alasannya untuk bergabung memperkuat tim pemenangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s