Pekerja Negri Santai [TL;DR]

Kaya dicurigai, miskin dicaci.

Konon, belum menyandang status PNS kalau belum dicurigai khalayak seperti itu.

Terlahir sebagai anak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS, dosen pengajar), otak saya tergelitik apabila ada isu miring yang tak benar yang diujukan kepada semua PNS, bukan oknumnya.

Memang wabah yang terjadi di negeri ini amat mempengaruhi semua lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha hingga buruh tapi tak layak menjadikan hal tersebut sebagai alasan “bahwa (hanya) profesi saya sajalah yang menderita”, tak layak juga pada masa sulit ini memandang sebelah mata profesi tertentu.

Tak perlu panjang lebar, mari kita ulas komentar absolut netijen “maha” benar (dengan huruf m kecil dan tanda kutip) pada sebuah postingan relatif.


Tapi benarkah demikian?
  • Pemerintah tidak memperhatikan profesi selain PNS.
    Ah, tentu saja itu salah, pemerintah mulai zaman kemerdekaan hingga kini jelas memperhatikan semua lapisan profesi karena rakyatlah yang menggerakkan roda perekonomian bahkan ada sebuah peraturan pemerintah yang justru harus melibatkan pihak swasta dalam pekerjaan pembangunan negara, jadi pekerjaan-pekerjaan yang diadakan oleh negara tak semuanya dilakukan oleh PNS
  • Pekerjaan PNS aman, tidak akan dipecat.
    Lagi-lagi memandang ke arah yang keliru, PNS juga bisa dipecat lho apalagi terlibat tindak pidana maka langsung diberhentikan secara tidak terhormat, konsekuensi lainnya mereka tidak diperbolehkan mengikuti seleksi PNS sampai kapanpun dan tidak mendapatkan uang pesangon maupun pensiun, PNS juga bisa diberhentikan karena mangkir dari pekerjaannya misalnya tidak hadir kerja dalam sekian hari maka PNS juga bisa dipecat.
  • PNS tidak ada pengorbanannya.
    Pekerjaan PNS tidak terbatas oleh waktu, misalnya para PNS yang bekerja di UPT pembangunan daerah juga harus siap sedia kapanpun manakala ada bencana di daerahnya. Oh iya, PNS juga harus bersedia ketika gaji dan tunjangannya dipotong lho, mereka tidak boleh protes bahkan tidak boleh mengkritik, beda sekali kan dengan profesi swasta.
    Tenaga kesehatan ada juga yang PNS, di masa wabah ini kita semua tahu bagaimana pengorbanan tenaga medis, sudah kerjaan penuh resiko eh, gaji dipotong pula, nasiiib… nasiiib….
  • PNS sekarang tidak bisa kerja.
    Tidak semua PNS mampu berpikir seperti seorang ahli, kebanyakan orang yang berprofesi ahli akan memilih jalur swasta karena jelas gajinya lebih besar sedangkan PNS kerjanya lebih ke ranah menjalankan peraturan dan pengambilan keputusan misalnya para pejabat PNS, mereka bukannya tidak mau memikirkan hal-hal teknis tapi kebanyakan bidang teknis tersebut dilimpahkan pada pihak swasta dan para PNS yang memastikan pekerjaan tersebut berjalan baik. Jadi, memang ranah PNS dan swasta itu keahlian dan wewenang tanggung jawabnya berbeda. Andaikan semua pekerjaan negara dilimpahkan pada PNS maka pembangunan negara hanya dilakukan oleh pihak negara, pihak swasta tidak kebagian apa-apa.
  • PNS kerja tak becus, tak bisa buat negara menjadi negara maju.
    Kita tahu bahwa ini adalah asumsi yang jelas salah karena negara dengan penduduk 270 juta ini tak semuanya PNS, maka bukan tugas PNS sendiri untuk membuat negara ini maju.
  • PNS ladang korupsi, kalo nggak korupsi gak bisa hidup.
    Menurut saya jahat kalau statment PNS Pasti Korupsi masih menempel di benak masyarakat, justru dengan kenaikan gaji yang signifikan (dibandingkan PNS jaman dahulu) dan ditambah tunjangan maka pendapatan PNS itu sudah cukup untuk hidup dan tidak perlu korupsi. Inilah maksud saya; Kaya Dicurigai, Miskin Dicaci. Kalau kaya dicurigai korupsi, kalau miskin masih dicaci “nanti pasti korupsi”.
  • Masuk PNS hasil nyogok.
    Ini adalah pemikiran kolot, masa-masa itu sudah tidak ada, sekarang tidak bisa lagi nyogok untuk bisa jadi PNS. Beberapa teman saya masuk PNS karena mereka beruntung, ceritanya, mereka mengikuti tes PNS tahun 2018 silam, beberapa dari teman saya tidak lolos passing grade, karena kebutuhan PNS kala itu cukup besar maka dilakukan sistem peringkat nilai sehingga beberapa awalnya yang tidak lolos akhirnya bisa mendapat kesempatan kedua.
  • PNS harus hidup sederhana, kalau mau kaya ya jadi pengusaha.
    PNS harus bisa menunjukkan kehidupan yang tidak berlebihan karena salah satu tugas ASN adalah menjadi contoh publik namun bagi mereka yang ‘terlanjur’ hidup mewah tidak bisa kita katakan adalah hasil korupsi, bisa jadi mereka adalah pengusaha atau mendapat warisan dari keluarganya, bisa jadi profesi ASN adalah dimana ia mengabdi dan menjadi pengusaha agar dia kaya. Disamping itu, salah satu kode etik untuk menjadi seorang ASN yaitu tidak menjadi pengusaha. Kenapa? karena dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan. Nilai-nilai ini yang hanya diajarkan kepada para PNS. Beda sekali dengan profesi non-PNS bukan? seorang menteri bisa menjadi pengusaha, seorang stafsus milenial juga boleh menjadi pengusaha tanpa adanya kekhawatiran terjadi konflik kepentingan.
  • Enak ya PNS, udah kerja di rumah maih digaji pula.
    Tak semua PNS bisa kerja di rumah karena garda pelayanan masih tetap buka, contohnya tenaga medis, pelayanan sosial, pelayanan masyarakat, dll. Yang bisa kerja di rumah pun juga harus siap sedia jika diminta ngantor, yang tak punya komputer/laptop harus beli sendiri, yang tak punya koneksi internet harus pasang dan dibiayai sendiri. Intinya rumah tiba-tiba jadi kantor dengan biaya sendiri maka dari segi biaya tidak ada yang berbeda jika dibandingkan dengan harus kerja di kantor.

 

Faktanya menjadi ASN itu banyak tekanan, mereka adalah pelaksana keputusan, siapa yang memutuskan? yaitu para pejabat politis yang tiap 4 atau 5 tahun berganti, bergantinya pejabat politis otomatis berganti kebijakan, berganti kebijakan maka berganti juga pelaksanaan, PNS sejatinya posisi diantara pejabat dan rakyat, mereka ditekan dari atas oleh pejabat dan dituntut dari bawah oleh rakyat. Maka jangan heran jika ada kepala desa yang ‘memberontak’ akibat keputusan-keputusan para pejabat politis yang membingungkan dan berpotensi terjadi konflik horizontal

Sejatinya ASN itu abdi negara bukan abdi pemerintah, Praktinya manakala pemerintah membuat sebuah keputusan (yang dinamakan kebijakan) tak peduli betapa anehnya kebijakan yang dibuat maka ASN harus ikut menjalankan dan tidak boleh protes atau bahkan mengkritik, termasuk pemotongan pemberian hak PNS yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat luas. Saya kira itu adalah salah satu pengorbanan para PNS untuk memulihkan negeri. Nah, kita sebagai masyarakat memiliki kewajiban mengawasi penggunaan dana tersebut, jangan sampai ada oknum nakal yang malah mengambil keuntungan di tengah pandemi.

Sebagai anak seorang PNS saya tahu bagaimana kehidupan saat itu, ayah saya dengan gaji pas-pasannya berusaha menyekolahkan 2 anaknya dan saat itu kami masih kontrak rumah kira-kira selama 25 tahun. Setelah ada sertifikasi dosen barulah ayah saya bisa membangun rumah. Jadi kehidupan PNS itu tidak se-santuy yang kebanyakan orang kira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s